Jakarta, 2 Desember 2025. Cerita Keberhasilan Luhut Bansar Panjaitan (LBP) melobi petinggi China, bahkan Presiden Xi Jinping, agar berinvestasi US$ 20 M di bidang hilirisasi nikel Di Morowali., La Ode Hasanuddin Kansi (LHK) Menilai Itu Hanya Sebuah Cerita Dongeng Belaka. Menurut LHK, Polemik Bandara IMIP Morowali seharusnya Secepat Mungkin Diselesaikan Dan Negara Fokus Pada Bencana Yang Melanda Sumatera walau sudah jadi perbincangan usai disorot Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyinggung soal tidak ada aparat negara, seperti petugas Bea Cukai, Walaupun untuk lalu lintas penerbangan internasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal awal pendirian bandara tersebut.
Aktivis Tanpa Gelar (ATG) LA ode Hasanuddin Kansi (LHK) Menjelaskan, Bandara IMIP dibangun ketika Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi. Luluh pun mengakui bandara tersebut dibangun dengan campur tangannya. Dimana Bandara tersebut terintegrasi dengan Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang di dalamnya memiliki portofolio industri dari investasi China. Bandara tersebut bisa saja dijadikan Wadah transaksi Barang Ilegal Sebab Tidak memiliki Petugas Bea Cukai. Tegas LHK yang di gelar Aktivis Tanpa itu.
Banyak spekulasi di media sosial menyebutkan bandara yang disebut Sjafrie adalah bandara yang ada di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kebetulan, Sjafrie memberikan pernyataan tersebut usai menyaksikan Latihan Pertahanan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah, pada 20 November 2025.
LHK Meminta presiden Dan Menteri Pertahanan untuk tidak Gentar serta Tindak Tegas agar Tidak ada Lagi Isu Negara Diatas Negara. Sejatinya persoalan Bandara IMIP ini muncul dan diungkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan peninjauan intensif di wilayah tersebut.
Menhan Sjafrie yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memang saat ini sedang fokus mengamankan wilayah yang berkaitan dengan pertambangan terutama di area Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti Bandara PT IMIP, yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III).
Sjafrie mengungkapkan maraknya pola pelanggaran di sektor pertambangan, di mana sejumlah pihak memanfaatkan celah hukum untuk meraup keuntungan pribadi.Beliau menegaskan bahwa berbagai modus dan siasat terus bermunculan dari kelompok berkepentingan yang dengan sengaja berupaya mengeruk kekayaan negara, sehingga diperlukan langkah penertiban yang konsisten dan terukur.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” kata Sjafrie seperti dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11/2025).
Keberadaan Bandara IMIP Morowali ini juga diungkapkan langsung oleh Satgas PKH dalam akun instagramnya. “Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (2/12/2025).
Tutup LHK*
